Bondowoso, JEJAKPERISTIWA.CO.ID — Bupati Bondowoso menegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengevaluasi arah serta capaian pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian nota penjelasan LKPJ Tahun 2026 terhadap penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, Senin (30/3/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Abd Hamid Wahid menekankan bahwa penyampaian LKPJ merupakan wujud nyata transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik.
“LKPJ ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen evaluasi bersama untuk mengukur efektivitas kebijakan yang telah dijalankan,” ujarnya.
Menurutnya, melalui LKPJ, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap sejauh mana program pembangunan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menambahkan, proses evaluasi tidak semata berfokus pada tingkat serapan anggaran, tetapi juga pada hasil dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka dalam laporan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Bondowoso sepanjang tahun 2025 difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif.
Fokus tersebut dijabarkan dalam lima prioritas utama, yakni peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan daya saing daerah, serta penguatan pemberdayaan manusia dan kualitas lingkungan hidup.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh unsur Forkopimda atas sinergi yang terjalin dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Ia menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas serta keberlanjutan pembangunan di tengah dinamika ekonomi.
“Saya mengapresiasi dukungan DPRD dan Forkopimda. Sinergi yang kuat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui rapat paripurna tersebut, diharapkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2025 dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di masa mendatang. (Dicky Dwi Cahyono)
