Bondowoso, JEJAKPERISTIWA.CO.ID – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi pergerakan di Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Bondowoso, Minggu (31/8/2025).
Mereka menuntut transparansi pengelolaan anggaran publik serta keberpihakan dewan terhadap kepentingan rakyat.
Aksi yang digelar gabungan PMII, HMI, dan aliansi BEM se-Bondowoso. Massa memadati ruas jalan utama Bondowoso–Situbondo hingga memblokade jalur sebagai simbol “tertutupnya akses rakyat terhadap keadilan anggaran.”
Ketegangan sempat terjadi ketika gerbang DPRD dijaga ketat aparat, memicu aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi.
Koordinator lapangan, Deky Syaputra, menegaskan bahwa DPRD Bondowoso tidak transparan dalam pengelolaan anggaran.
“Kami tidak melihat keterbukaan di kanal resmi DPRD. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara jelas,” serunya.
Salah satu sorotan utama massa adalah tunjangan pejabat dan kegiatan rapat DPRD di luar daerah, termasuk di Jakarta, yang dinilai boros dan tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Mereka menegaskan pemborosan anggaran harus dihentikan.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak DPRD Bondowoso turut mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor.
“Kami ingin DPRD menjadi bagian dari solusi nasional, bukan hanya penonton,” tegas Deky.
Isu lokal tak luput dari tuntutan. Mahasiswa mempertanyakan kontribusi PDAM Bondowoso terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka menilai potensi daerah seharusnya bisa lebih dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menyatakan siap menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
“Kami akan kawal. Ini bukan hanya tuntutan mahasiswa, tapi jeritan hati rakyat Bondowoso,” ujarnya di hadapan massa.
Setelah menyampaikan orasi di gedung DPRD, massa aksi kemudian melanjutkan long march menuju Mapolres Bondowoso.
